Bangkalan,Metro Liputan7.–
Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan Bupati Bangkalan Lukman Hakim bersama Sekretaris Daerah Ismet Efendi dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OP4D) Tahap VII antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan pemerintah daerah secara virtual melalui zoom meeting, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pendopo Agung Bangkalan ini menjadi langkah nyata Pemkab Bangkalan dalam meningkatkan kolaborasi dengan instansi vertikal demi memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyambut baik program OP4D ini. Melalui sinergi antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah, kita berharap potensi penerimaan pajak dapat tergali lebih optimal, data keuangan semakin sinkron, dan pada akhirnya berkontribusi besar terhadap pembangunan di Bangkalan,” ujar Bupati Lukman.
Bupati juga menegaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bukan sekadar target angka, tetapi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang berdaya saing dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.
“Transparansi dan kolaborasi adalah kunci. Dengan data yang terintegrasi dan sistem pelaporan yang lebih baik, kita bisa memastikan setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” tambahnya.
Acara penandatanganan PKS OP4D Tahap VII ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bangkalan untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
#ROBIN
