SAMPANG II Metroliputan7.id, — DPRD Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 sekaligus pengesahan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (30/3/2026) siang.
Rapat yang berlangsung di ruang Graha Paripurna DPRD Sampang itu dipimpin Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, dan berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran pimpinan daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD).
Empat Raperda yang disahkan meliputi pengelolaan air limbah domestik, penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan ketenagakerjaan, serta pengembangan desa wisata. Pimpinan rapat menegaskan, pengesahan regulasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerangka hukum daerah guna mendorong pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Selain pengesahan Raperda, forum paripurna juga menjadi momentum penting dalam penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2025. Dokumen tersebut menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sekaligus dasar bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi perbaikan ke depan.
Wakil Bupati Sampang, H. Ahmad Mahfud, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
“ LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilaksanakan dalam rapat paripurna satu kali dalam setahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Melalui fungsi pengawasan DPRD, laporan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi catatan strategis sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, serta insan pers.
Sejumlah pihak menilai, pengesahan empat Raperda tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan daerah, mulai dari persoalan lingkungan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga optimalisasi potensi wisata desa.
Namun demikian, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci agar regulasi yang telah disahkan tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sampang.
