Surabaya,Metro Liputan7.–
Trageni runtuhnya bangunan ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo menyisakan luka yang dalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi nurani bangsa ini. Namun, ditengah kepiluan yang seharusnya mempersatukan, jari-jari telunjuk terlalu cepat menghunus, mencari kambing hitam. Pertanyaan, “Kenapa bangunannya tak standar ? “seolah menjadi mantra pembenar untuk mengalihkan pandangan dari kegagalan yang lebih sistemik.
Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam ? Di mana wajah negara saat proposal bantuan untuk perbaikan insfrastruktur hanya menjadi arsip usang di lemari kantor? Di mana telinga pemerintah ketika proses perizinan dipersulit oleh birokrasi yang berbelit, memaksa pesantren—dengan keterbatasan dana namun dasakan melayani santri yang tak tertolak—untuk membangun seadanya ?
Pesantren, yang sejatinya adalah pilar penjaga moral dan karakter bangsa, justru dipaksa untuk mandiri dalam kesendiriannya. Mereka mengabdi dengan segala daya yang ada, menjadi penampung pendidikan bagi anak-anak bangsa yang kerap terabaikan. Namun, ironi terbesar terjadi:kemandirian dan keterbatasan itu justru terbalik menjadi pisau yang menikamnya sendiri saat musibah datang. Mereka disalahkan, “tidak profesional, “sementara tangan yang seharusnya menopang justru terlipat di belakang.
Dan narasi pilu ini selalu berulang dalam siklus politik yang sinis. Saat musim pemilihan tiba, pesantren tiba-tiba menjadi primadona uang dirangkul erat. Suara kyai dan santri diburu bak harta karun, janji-janji manis diumbar bak permen. Namun, setelah pesta demokrasi usai, gaun mewah perhatian itu kembali ditanggalkan. Pesantren kembali dilupakan, tenggelam dalam rutinitasnya melayani umat, sambil berharap agar atapnya tidak runtuh sebelum bantuan yang dijanjikan itu benar-benar tiba.
Oleh karena itu, ini bukan lagi tentang mencari pembenaran atas sebuah kelalaian. Ini adalah seruan untuk membongkar akar masalah yang kronis. Tragedi Sidoarjo bukan sekedar insiden konstruksi yang gagal ; ia adalah potret buram dari sebuah sistem yang memandang pesantren dengan dua wajah : sebagai aset bangsa yang dimanfaatkan di saat sepi, dan sebagai, dan sebagai alat politik yang diburu di saat ramai.
Sudah saatnya kita menghentikan siklus penyalahgunaan ini. Negara harus hadir bukan hanya dengan retorika, tetapi dengan kebijakan yang nyata, afirmatif dan berkelanjutan. Mulai dari mempermudah perizinan, memberikan bantuan pendanaan dan pendampingan teknis, hingga mengintegrasikan pesantren ke dalam peta pendidikan nasional dengan cara yang menghargai khittah-nya.
Mari jadikan duka ini sebagai pembuka mata. Jangan biarkan pilar-pilar penjaga bangsa ini runtuh satu per satu, dihantam beban tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama, sementara kita sibuk saling menyalahkan. Saatnya beralih dari tudingan menjadi solusi, dari politisasi menjadi pemberdayaan. Karena pesantren adalah warisan dan masa depan kita bersama.
#ZAINUL
